Cara mengajukan Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF)

Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu.

Bagi Wajib Pajak, Surat Ketrangan Fiskal dipergunakan untuk memenuhi persyaratan bagi yang bersangkutan pada saat hendak melakukan penawaran pengadaan barang dan atau jasa untuk keperluan Pemerintah.Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Wajib Pajak yang mengajukan Permohonan Surat Keterangan Fiskal wajib memenuhi persyaratan :

  1. tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
  2. mengisi formulir permohonan  dan Koreksi Positif dan Negatif untuk Penghitungan Fiskal   dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
  • fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun terakhir  beserta tanda terima penyerahan Surat Pemberitahuan tersebut;
  • fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak  Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan
  • fotokopi Surat Setoran Bea (SSB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  (BPHTB), khusus untuk Wajib Pajak yang baru memperoleh hak atas tanah dan atau  bangunan baik karena pemindahan hak (antara lain jual beli, tukar menukar, hibah,  pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya), maupun pemberian hak baru.
Apabila ternyata hasil penelitian atas permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, Kantor Pelayanan Pajak agar segera menyampaikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi dokumen-dokumen yang masih harus dilengkapi melalui faksimili atau sarana komunikasi lainnya,

Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan Surat Keterangan Fiskal untuk Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 69/PJ./2007  atau Surat Penolakan Pemberian Surat Keterangan Fiskal dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 69/PJ./2007, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak saat diterimanya permohonan Wajib Pajak secara lengkap.

contoh surat permohonan fiskal sesuai lampiran surat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 69/PJ./2007 seperti gambar di bawah ini :


Dasar Hukum : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 69/PJ./2007 tanggal 09 April 2007



Anda baru saja selesai membaca Artikel tentang Cara mengajukan Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF), Terimakasih Telah membaca Artikel Cara mengajukan Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF). Anda boleh menyebar Luaskan atau Share melalui FB, Twiter G+ dan lainnya jika Artikel Cara mengajukan Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) ini sangat bermanfaat bagi anda atau rekan anda, melalui Link Cara mengajukan Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) sebagai Sumbernya.

0 komentar:

Trik dan Tips Excel

Ketentuan Umum Perpajakan

Windows Movie Maker

Pajak Pertambahan Nilai

Serba Serbi